Latar Belakang Mencalonkan Diri Menjadi Caleg DPD

Perjuangan perempuan Bali dibidang politik sudah dilaksanakan sejak dulu, namun hasilnya sampai saat ini belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perempuan Bali yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dari sekian kali pemilu jumlah perempuan yang duduk di lembaga perwakilan rakyat tidak lebih dari 10%. Demikian pula di pemerintahan belum banyak perempuan Bali yang memegang posisi sebagai pengambil keputusan. Saat ini UU politik telah membuka peluang bagii perempuan untuk menetapkan keterwakilannya minimal 30 % dalam kepengurusan partai politik maupun sebagai calon legislatif. Oleh karena itu peluang ini harus dipergunakan dengan sebaik – baiknya.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan RI, dimana gagasan dasar pembentukan DPD RI ini adalah adanya keinginan untuk lebih mengakomodasikan aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal – hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Disamping itu keberadaan lembaga ini diharapkan mampu untuk mengadakan check and balance (pengawasan dan perimbangan) antar berbagai lembaga negara terutama DPR. Sehingga dengan adanya DPD ini Negara Republik Indonesia menganut sistem 2 kamar di dalam badan perwakilan. Namun demikian kewenangan yang diberikan kepada DPD sangatlah terbatas yaitu sebatas mengajukan RUU serta membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, memberi pertimbangan maupun pengawasan pelaksanaan UU yang terkait dengan otonomi daerah.

Walaupun kewenangan DPD tersebut terbatas, lembaga ini tetap mempunyaii peran strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah, sebagai wadah untuk mengkoordinasikan dan dipahaminya kepentingan daerah oleh pusat. Dalam rangka inilah saya ingin ikut berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran melalui pencalonan diri sebagai anggota DPD RI.

Daerah Bali mempunyai karakteristik tersendiri di dalam pelaksanaan pembangunannya dimana strategi dasar pembangunan daerah Bali adalah kebudayaan yang dijiwai oleh agama hindu, sehingga indikator inilah yang harus selalu dipakai pegangan di dalam merencanakan dan memecahkan masalah pembangunan Bali. Karakteristik ini pula yang harus dipahami oleh pemerintah pusat di dalam merumuskan kebijakan.

Semoga kedepan DPD mempunyai otoritas yang seimbang dengan DPR sehingga dapat tercipta sistem check and balance antara lembaga – lembaga negara yang secara bertahap dapat menghasilkan suatu sistem tata pemerintahan yang demokratis, serta dapat terwujudnya lembaga DPD yang kuat sesuai dengan tujuan awal (cita – cita Hukum) dibentuknya lembaga ini.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s