Visi dan Misi

Visi dan Misi Ayu Putu Nantri, S.H., M.H.

Calon Anggota DPD RI Thn. 2009 – 2014

Visi :

Terwujudnya DPD RI sebagai lembaga legislatif yang kuat, setara dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah Bali menuju masyarakat Bali yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi :

  1. Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah Bali untuk mewujudkan pembangunan Bali yang seimbang,adil dan sejahtera berdasrkan Tri Hita Karana.
  2. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah Bali untuk melestarikan desa Pekraman yang merupakan pilar utama pembangunan Bali,serta Budaya dan agama Hindu yang merupakan jiwa pembangunan Bali dalam bingkai NKRI.
  3. Mengoptimalkan peran dan fungsi DPD RI sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
  4. Memperjuangkan penguatan status DPD RI sebagai salah satu badan legislative dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul, membahas, memutuskan serta memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang,terutama yang menyangkut kepentingan daerah.


Pokok – pokok Pikiran

1. Seperti kita ketahui bersama bahwa pasal 18 B (2) menentukan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang – undang” Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya undang-undang yang merupakan landasan yuridis bagi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Bagi daerah – daerah yang masih mempunyai kesatuan masyarakat hukum adat seperti daerah Bali mempunyai Desa Pekraman (Desa Adat) sangatlah penting memperjuangkan lahirnya UU dimaksud untuk melindungi lembaga tersebut beserta hak-haknya.

2. Salah satu kewenangan dari DPD adalah memberikan pertimbangan dalam setiap RUU yang terkait dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah maka sangatlah perlu mengkritisi setiap pembahasan terhadap RUU tersebut dengan pendekatan budaya, hukum maupun gender.

3. Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan permasalahan yang terjadi selama ini adalah adanya kesenjangan partisipasi politik perempuan yang bersumber pada ketimpangan struktur sosial kultural masyarakat. Dalam kontak sosial kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta kegiatan publik yang lebih luas. Oleh karena itu sangatlah perlu suatu kebijakan untuk memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta program untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya perempuan.

4. Disamping peningkatan pendidikan dan akses pelayanan kesehatan untuk perempuan, maka peningkatan kualitas pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu dan anak – anak juga harus diperhatikan. Peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari tingkat SD hingga SMU sangat dibutuhkan. Untuk tingkat SD dan SMP perlu mendapat prioritas agar anak – anak memiliki dasar pendidikan yang kuat sebelum memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula peningkatan akses pelayanan kesehatan pelu diprioritaskan, terutama peningkatan pelayanan puskesmas dan peningkatan kualitas Rumah Sakit Daerah agar dapat melayani masyarakat di daerah kabupaten secara optimal dengan menambah sarana prasarana yang memadai maupun tenaga-tenaga spesialis.

5. Dalam hal penanganan masyarakat yang tidak mampu perlu data based yang obyektif dan riil, didasarkan kepada kriteria yang jelas dan tepat sehingga penanganannya dapat dilakukan secara terencana dan bertahap hingga tuntas. Selama ini sering data masyarakat yang tidak mampu berubah sesuai dengan indikator politik sehingga penanganannya tidak tuntas.

6. Suatu kenyataan yang dialami oleh sebagian masyarakat bahwa akses untuk mendapatkan pelayanan dibidang hukum atau keadilan masih sulit dan biayanya cenderung mahal, oleh karena itu sangatlah perlu adanya kebijakan peningkatan akses untuk mendapatkan kemudahan pelayanan hukum atau keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.